Dispora Banda Aceh

Harus Menganut ‘Mazhab Hana Fee’

Harus Menganut ‘Mazhab Hana Fee’

 

Banda Aceh – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta kepada seluruh jajaran pemerintah dari tingkat propinsi, sampai kabupaten/kota untuk tidak meminta bagian yang bukan haknya atau minta fee dalam proyek yang dilelang di daerahnya masing-masing.

Aceh harus bebas dari pungutan liar, maka bupati atau walikota harus menganut ‘mazhab hana fee’ untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dengan cepat, katanya ketika melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur periode 2017 – 2022,  di Gedung DPRK Aceh Timur, Kamis 13 Juli 2017.

Kecuali itu, Irwandi juga meminta pelayanan birokrasi dan melengkapi sarana dan prasana dasar agar menarik minat investor untuk menanam investasinya di setiap daerah di Aceh, karena adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran, katanya.

Irwandi Yusuf, juga berharap sinergi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat segera dilaksanakan, mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus segera dikerjakan.

Saat ini, agar menjadi momentum yang tepat untuk membangun Aceh secara menyeluruh dan merata, katanya saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara. “Kegiatan pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun masyarakat Aceh yang mandiri, guna mewujudkan Aceh Hebat,”katanya.

RPJM Aceh 2017-2022 yang disiapkan dengan visi Terwujudnya Aceh damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani. Bersih bukan hanya di tingkat provinsi tapi hingga tingkat Gampong, tambahnya.

Gubernur juga berpesan agar setiap Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik selalu meningkatkan kreativitas guna mendapatkan peluang untuk melakukan pembangunan yang pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, pro penurunan kemiskinan dan pro lingkungan.

Khusus untuk pengentasan kemiskinan, hendaknya dilakukan dengan program terkait pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan program lain yang berpihak pada keadilan. Lahan pertanian di daerah cukup luas, usahakan sektor pertanian yang berjalan di Aceh harus berbasis tekhnologi, katanya.

Investor tidak akan menanamkan modalnya di Aceh jika tidak mendapatkan jaminan keamanan. Mari kita kabarkan kepada dunia luar bahwa Aceh adalah daerah yang aman, katanya.

Irwandi juga mengingatkan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di kabupaten/kota.

“Sehubungan dengan itu, saya meminta bupati/walikota selalu menjalin kerjasama dengan Pemerintah Aceh agar  kita dapat merancang dan mensinergikan pembangunan dengan baik,” tegasnya.

comments

Penulis

Powered by lokava