Dispora Banda Aceh

Kios Rakyat Digusur Socfindo, Bupati Diminta Jangan Tidur

Kios Rakyat Digusur Socfindo, Bupati Diminta Jangan Tidur

 

Alue Bilie –  Penggusuran lapak pedagang kecil di pinggir jalan, kawasan Gunong Cut, Darul Makmur, Nagan Raya oleh PT. Socfindo mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan masyarakat setempat.

“Kita sangat marah, masak PT. Socfindo yang memiliki areal HGU ribuan hektar, lalu ada masyarakat menggunkan beberapa meter untuk mendirikan kios berjualan kripik, buah-buahan di pinggir jalan digusur dengan semena-mena. Ini sangat tidak adil”, tandas  Aktivis Rawa Tripa Institute (RTI) Abdullah Yunus.

Kepada koranaceh.com, Abdullah Yunus di Gunong Cut, Darulmakmur, Nagan Raya, Selasa 4 September 2018, Abdullah Yunus menambahkan, perusahaan asing yang kurang memberi ruang dan kesempatan kepada penduduk lokal, sudah sepatutnya dievaluasi.

“Sudah saatnya kepemilikan HGU PT. Socfindo dievaluasi, misalnya dengan makin memperkecil angka kepemilikan lahan perusahan yang didirikan pada zaman penjajahan Belanda di kawasan Nagan Raya itu”, katanya.

Abdullah Yunus menambahkan bahwa keberadaan HGU socfindo sudah ada sejak tahun 1930, hampir 88 tahun Socfindo menguasai tanah tersebut. “Sekarang jumlah penduduk selama 88 tahun sudah berapa bertambah, sebagian letak HGU Socfindo sudah berada ditengah pusat kota Darulmakmur”, tambahnya.

Bupati jangan tidur, harus punya terobosan guna memperhatikan kesejahteraan Masyarakat. Lahan yang letaknya dipinggir jalan bisa dipinjam pakaikan untuk mendirikan kios, dan ini sudah mengakomodir kepentingan rakyat kecil yang ingin menyambung hidup dengan berjualan kerupuk dipinggir jalan,  sebut Abdullah Yunus.

Jika Bupati mau memikirkan nasib rakyatnya beliau dapat duduk bersama manajemen Socfindo guna melepas secuil tanah demi masyarakat bukannya menggusur seperti ini, HGU Socfindo itu ribuan di Darulmakmur, masa diminta beberapa meter untuk rakyat kecil yang kehidupan ekonominya sudah sekarat tidak di beri kata Abdullah Yunus.

Abdullah Yunus menyebutkan bahwa didalam uu no 5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian pasal 34 point d sudah dijelaskan bahwa HGU dapat dihapus dan dicabut untuk kepentingan umum dan ini dijabarkan dalam uu no 20/1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda diatasnya. (*)

comments

Penulis

Pemimpin Umum/Redaksi Koran Aceh, sejak Mahasiswa menulis pada Surat Kabar Mingguan Peristiwa, menjadi Wartawan Mimbar Umum Medan, Harian Pelita Jakarta. Pernah menjadi Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh. Lahir di Lhok Pawoh, Manggeng, Aceh Barat Daya, 6 Agustus 1969. Lulusan FKIP Universitas Syiah Kuala 1991, Jurusan Bahasa dan Seni. Aktif pada organisasi kepemudaan, aktivis LSM, Ketua Yayasan Peuradeun Nanggroe, Presidium Forum LSM Aceh priode 2000 – 2003.

Powered by lokava