Dispora Banda Aceh

KPK Cegah Korupsi di Aceh

KPK Cegah Korupsi di Aceh
“Sejauh ini terdapat 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota terjerat kasus korupsi,” kata Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK, Ranu Wiharja

 

Banda Aceh – Korupsi telah mengalami metamorfosa saat ini. Bahkan telah merambah keberbagai sektor, seperti pengelolaan keuangan daerah, perizinan yang memicu suap dan gratifikasi, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa diberbagai daerah. Pelakunya juga beragam, bukan hanya kalangan PNS, tetapi juga banyak politisi untuk mempertahankan kekuasaannya.

Tindakan korupsi tersebut dilengkapi dengan menggunakan ahli hukum dan keuangan agar perbuatan jahatnya terkesan benar dan tidak melanggar hukum. “Sejauh ini terdapat 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota terjerat kasus korupsi, kata Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK, Ranu Wiharja awal Agustus lalu seperi dikutip berbagai media online.

Sementara  Alfi Rachman Waluyo, Spesialis Kampanye Sosial Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK kepada wartawan mengatakan, sekitar 31 persen dari total orang-orang yang diusutnya selama ini berasal dari kalangan politisi. Banyak politisi yang tersangkut kasus korupsi, suap, gratifikasi, dan pencucian uang, katanya.

Sementara itu, di Aceh KPK melakukan supervisi, sosialisasi dan membuat komitmen bersama melalui apa yang disebut Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, mengatakan kegiatan itu diselenggarakan diantaranya, karena Aceh mendapat kucuran dana otonomi khusus, maka KPK melakukan pendampingan terhadap tata kelola Pemerintah Aceh guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Kesadaran para penyelenggara negara terhadap kewajiban melaporkan harta kekayaannya masih rendah di Aceh. “Hanya 29,6 persen dari eksekutif, dan 16,6 persen legislatif yang melaporkan harta kekayaannya,” kata Laode.

Menurut Laode di Aceh, masih terjadi intervensi dalam perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta alokasi bantuan sosial dan bantuan keuangan lainnya, karena itu, Laode meminta penyelenggara negara di Aceh meningkatkan komitmen antikorupsi agar  tata kelola pemerintah bersih, transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah menyambuat baik program Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Di Aceh.

Kepada Hamdan Budiman dari Koran Aceh, Zaini Abdullah yang akrab di sapa Abu Doto mengatakan, korupsi adalah penyakit kronis, bahkan ada anggapan bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya, katanya. Di Aceh, tambahnya pencegahan tindak pidana korupsi adalah prioritas. Maka berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terlaksana dengan baik dan dibutuhkan gerakan yang luar biasa untuk memberantas korupsi,” ujarnya di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Sedang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I mengatakan, lembaga wakil rakyat yang dipimpinnnya akan menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra kerja pengawasan anggaran dan upaya pencegahan korupsi di tubuh Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif.

Tgk. Muhar lebih lanjut mengatakan, anggota DPRA yang juga melekat fungsi pengawasan memberi apresiasi positif kepada KPK yang telah melakukan supervisi tentang upaya pencegahan korupsi untuk memperkaya wawasan anggota dewan. Sehingga nantinya anggota DPRA berperan aktif untuk pencegahan penyelewengan anggaran dan tindakan korupsi.(*)

 

comments

Editor Rating
60
60
kpk
User Rating
0
User rating
Penulis

Powered by lokava