Dispora Banda Aceh

Pemerintah Perlu Melakukan Percepatan Pencapaian SPM

Pemerintah Perlu Melakukan Percepatan Pencapaian SPM

 

BANDA ACEH – Direktur Flower Aceh, Riswati menilai pemerintah dan multi pihak di Kota Banda Aceh sangat penting  melakukan kegiatan strategis guna mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

“SPM sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib setiap unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah merupakan mandat yang harus dilakukan Pemerintah”, saat  diskusi publik Forum Multi Stakeholder (FMS) Kota Banda Aceh tentang implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 di Hotel Grand Arabiy.

Kegiatan yang dihadiri unsur pemerintah kota, aparatur desa, LSM, akademisi, tokoh adat dan tokoh agama, filantropi dan swasta, serta perwakilan perempuan akar rumput itu, Riswati lebih lanjut mengatakan, pelaksanaan ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, katanya.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Permenkes Nomor 741 Tahun 2008 tentang  Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, dan Undang Undang Pemerintah Aceh no 11 Tahun 2006 pasal 224 ayat (2) dan (3) tentang kewajiban setiap pendudukan untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal”, tambahnya.

Sementara itu, Kasubbid Perencanaan Kesejahteraan sosial dan Kependudukan, Bappeda Kota Aceh, Open Misbah, S.ST, MPS.Sp mengatakan, Pemerintah kota Banda Aceh sangat serius mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan, perlindungan perempuan dan anak.

“Kita komit, persoalan ini sudah ada dalam Dokumen RPJM dan juga terintegrasi dalam dokumen RAD SDGs Kota Banda Aceh yang sedang disusun. Realisasinya, tentu membutuhkan partisipasi penuh masyarakat dalam pencapaian target-target pelayanan minimal menuju maksimal”, tegasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr Warqah Helmi menyebutkan capaian SPM bidang kesehatan terkait kesehatan reproduksi tahun 2017 terealisasi sesuai target. Begitu juga , Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, dr Mediati mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

comments

Penulis

Powered by lokava