Dispora Banda Aceh

Pusat Jangan Hanya Memberi Harapan Palsu

Pusat Jangan Hanya Memberi Harapan Palsu

Banda Aceh – Ketua DPRA Tgk Muharuddin, bersama wakil ketua Sulaiman Abda, dan Irwan  Johan memimpin  pertemuan dengan Tim Pengawas UU Otsus dari DPR RI, Senin 2 Oktober 2017 di ruang paripurna DPRA, Banda Aceh.

Pada kesematan itu, Tgk. Muhar berharap Pemerintah Pusat, jangan hanya memberikan harapan palsu untuk Aceh, keikhlasan GAM berdamai dengan RI, dan perdamaian Aceh yang telah dituangkan dalam MoU serta undang-undang harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh keilkhalasan, katanya.

Sejumlah anggota DPRA mengajukan berbagai pertanyaan terkait pencabutan pasal 57 dan 60 UUPA kepadaTim Pengawas Otonomi Khusus DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh Azhari Cagee menilai DPR tidak komit dan tidak konsisten dengan Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

“Dalam UUPA pasal 8 ayat 2 sudah ditegaskan bahwa pembuatan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh harus dilakukan konsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA. Penegasan yang sama juga diulang kembali dalam isi pasal 269 ayat 3. “Tapi, kenapa dalam penyusunan UU Pemilu Tim Pansus DPR tidak mengindahkan isi pasal 8 dan pasal 269 UUPA tersebut,” tanya Azhari.

Sementara Iskandar Usman Al Farlaki, mengaku sakit hati dengan sikap dan perilaku DPR. “Yang lebih menyakitkan hati kami lagi, saran dan usul yang pernah disampaikan anggota DPRA kepada Tim Pansus Penyusunan UU Pemilu 2017 di Jakarta, tidak direspons. Malah yang telah kita ingatkan, itu pula yang dilanggar,” timpal Iskandar Usman Al Farlaki.

UUPA itu lahir karena ada penandatanganan perjanjian damai RI dengan GAM pada 15 Agustus 2005 lalu di Helsinki, Filandia. Sebagai tindak lanjut dari MoU damai itu, lahirlah UUPA. Tapi kewenangan yang diberikan pusat kepada Pemerintah Aceh, satu per satu mulai dicabut, melalui pembuatan undang-undang yang baru. “Kalau seperti ini pusat memperlakukan Aceh, jika nanti masyarakat Aceh minta referendum atau merdeka, sumber permasalahannya bukan lagi dari Aceh, tapi pusat,” tutur Azhari Cagee.

Sebelumnya Ketua DPRA Muharuddin juga menggelar pertemuan tertutup dengan mantan elit GAM yang terlibat dalam proses perundingan dan penyusunan UUPA. Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat ketua DPRA, dihadiri mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, mantan Menteri Pertahanan Zakaria Saman, mantan Perunding GAM Kamaruzzaman (Ampon Man), mantan Wakil Panglima GAM Abu Razak juga menyangkut pencabutan pasal-pasal UUPA tentang Pemilu. (adv)

comments

Tags: , ,
Penulis

Pemimpin Umum/Redaksi Koran Aceh, sejak Mahasiswa menulis pada Surat Kabar Mingguan Peristiwa, menjadi Wartawan Mimbar Umum Medan, Harian Pelita Jakarta. Pernah menjadi Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh. Lahir di Lhok Pawoh, Manggeng, Aceh Barat Daya, 6 Agustus 1969. Lulusan FKIP Universitas Syiah Kuala 1991, Jurusan Bahasa dan Seni. Aktif pada organisasi kepemudaan, aktivis LSM, Ketua Yayasan Peuradeun Nanggroe, Presidium Forum LSM Aceh priode 2000 – 2003.

POST YOUR COMMENTS

Powered by lokava